Publikasi » Detail

KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL (KEE) SEBAGAI BENTENG MEWUJUDKAN SUISTANBLE TOURISM DEVELOPMENT BERBASIS PESISIR PULAU-PULAU KECIL DI KABUPATEN BANGKA SELATAN

Detail Publikasi

KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL (KEE) SEBAGAI BENTENG MEWUJUDKAN SUISTANBLE TOURISM DEVELOPMENT BERBASIS PESISIR PULAU-PULAU KECIL DI KABUPATEN BANGKA SELATAN

 

Oleh : Herman,SP., M.Eng

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Bangka Selatan

 

Suatu peluang yang luar biasa ketika Kabupaten Bangka Selatan ditetapkan sebagai Kawasan Pariwisata Andalan (Key Tourism Area) di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung setelah Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Belitung dalam materi teknis penyusunan Integrated Tourism Masterplan (ITMP) Propinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diprakarsai oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif didampingi oleh Bappenas RI. Tidak hanya potensi pariwisata di area teresterial (mainland) saja, namun potensi estuarin (Sea and Small Islands) menjadi kekuatan potensi yang tidak bisa dipisahkan. Tentunya penetapan Kabupaten Bangka Selatan sebagai kawasan pariwisata andalan ini sangat beralasan mengingat keberadaan pulau-pulau kecil dengan kekayaan keanekaragaman hayati, panorama landscape pesisir dan karakteristik sosial budaya masyarakat yang unik dan spesifik.

Sebagai konsekuensi selanjutnya dari penetapan kawasan pariwisata prioritas yang telah digambarkan singkat diatas dengan mengandalkan potensi pesisir pulau-pulau kecil, pembangunan pariwisata baik sektor sarana prasarana, aksesibilitas dan konektifitas sebagai infrastruktur pendukung dasar pariwisata, akan segera hadir melalui komitmen perencanaan yang tentunya akan disepakati oleh para pemangku kepentingan lebih-lebih para pengambil kebijakan. Di titik inilah ada yang menarik untuk kita jadikan discuss yang harus intensif. Bagaimana para pengambil kebijakan atau entitas perencana merumuskan perencanaan, sejauh mana pertimbangannya dari segala aspek yang berdampak terhadap pembangunan dan keberpihakan terhadap keberlanjutan biofisik wilayah dan sosio kultural masyarakat yang terdampak akibat dari pembangunan pariwisata yang akan dilakukan. Inilah yang menjadi entry point esensi dari Suistanable Tourism Development. Kita tentunya bukan atau jauh dari pesimis terhadap segala dampak dari aksi-aksi pembangunan yang nantinya akan dilakukan, namun sudah sepatutnya kita harus memberikan masukan (advice) kepada para pengambil kebijakan agar pembangunan yang nanti dilakukan benar-benar berpihak kepada keberlanjutan lingkungan, keharmonisan hubungan sosio kultural dan tetap mempertahankan segala keunikan yang adaa. Terlebih renungan ini dilakukan oleh para entitas perencana (planner) yang memiliki otoritas keilmuan dan kesadaran akan segala bentuk konsekuensi dari aksi-aksi pembangunan dan juga sebagai entitas yang memberikan advise kepada para pengambil kebijakan.

Dari berbagai referensi dan bukti konkret di lapangan, kita sangat tidak asing lagi melihat bagaimana dampak dari aksi-aksi pembangunan versus lingkungan. Kita seringkali sengaja maupun tidak sengaja bermazhab positivistic yang selalu mendewakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah segala-galanya. Satu sisi mainset seperti ini dibenarkan ketika kita berjuang untuk mempertahankan eksistensi kehidupan, namun satu sisi kita tersesat dalam mengartikan dan memahami bagaimana hubungan utuh yang tidak bisa dipisahkan antara dampak yang ingin kita raih dengan dampak yang kita tinggalkan akibat pembangunan yang jauh berorientasi terhadap keberlanjutan lingkungan.

 

Kawasan Eksositem Esensial

Ekosistem esensial atau ekosistem penting adalah kawasan dengan ekosistem yang berada di luar kawasan konservasi baik yang merupakan tanah hak maupun bukan hak, yang secara ekologis penting bagi konservasi keanekaragaman hayati, karena potensi keanekaragaman hayatinya atau karena merupakan penghubung dua atau lebih kawasan konservasi atau habitat spesies penting atau merupakan penyangga kawasan konservasi namun yang secara teknis tidak atau belum dapat ditetapkan sebagai kawasan konservasi, dan dikelola seperti atau untuk tujuan mendukung konservasi keanekaragaman hayati.

Keberadaan Kawasan Ekosistem Essensial (KEE) di luar Kawasan Suaka Alam dan atau Kawasan Pelestarian Alam, memiliki nilai penting secara ekologis mampu menunjang kelangsungan kehidupan melalui upaya konservasi keanekaragaman hayati untuk kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia yang ditetapkan sebagai kawasan yang dilindungi. Beberapa kriteria KEE adalah Ekosistem Lahan Basah, Koridor Hidupan Liar, Areal Bernilai Konservasi Tinggi dan Taman Kehati. Lahan basah memiliki nilai ekonomi sangat penting bagi penduduk yang tinggal di sekitarnya melalui produksi sumber daya alam hayati seperti ikan, padi, tanaman obat, kayu hutan, serta sebagai sarana transportasi. Dari aspek ekologi, lahan basah berfungsi sebagai pelestari sistem tata air sehingga dapat mencegah banjir, erosi, dan intrusi air laut, pencemaran, dan berperan sebagai pengendali iklim global, serta sebagai habitat flora dan fauna yang penting bagi kekayaan keanekaragaman plasma nutfah dunia. Selain hal tersebut di atas, ekosistem lahan basah juga memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi sarana wisata alam. Keberadaan ekosistem tersebut menjadi unik dan khas karena memiliki nilai keanekaragaman hayati yang tinggi, namun berada di luar sistem kawasan konservasi, baik Kawasan Suaka Alam ataupun Kawasan Pelestarian Alam. Namun ekosistem tersebut juga menghadapi tekanan yang sangat tinggi dengan berbagai kompleksitas dalam pengelolaan, sehingga perlu didorong upaya konservasinya. Indonesia memiliki sekitar 47 jenis ekosistem alami khas yang mencakup interaksi antara lingkungan fisik, biologis dan manusia yang merupakan komponen hayati dan nir-hayati (Cherret, 1989). Ekosistem ini menurut lingkungannya dibedakan menjadi empat yaitu ekosistem air tawar, ekosistem laut, ekosistem estuari dan ekosistem teresterial. Ekosistem teresterial diakui paling beraneka ragam, dalam segi waktu dan geografi dibandingkan dengan ketiga ekosistem lainnya. Sebagai suatu sistem penyangga kehidupan ekosistem teresterial banyak mendapatkan dampak dari berkembangnya populasi manusia dan keragaman budaya manusia yang mempunyai cara pandang berbeda terhadap hidupan liar di daratan utama maupun kepulauan (Whitten et. al. 1999). Dampak tersebut akan mengakibatkan kepunahan jenis tertentu atau jenis kunci yang akan menyebabkan kepunahan jenis lainnya karena posisi dan kepentingannya dalam jaring-jaring kehidupan (Paine, 1995). Pendekatan untuk menekan kehilangan keragaman jenis ekosistem tersebut yang dapat menyebabkan hilangnya jenis-jenis kehidupan di dalamnya dilakukan dengan menganekaragamkan bentuk sistem pengelolaan kawasan. Saat ini disepakati kawasan dikelola sebagai kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung yang merupakan bagian dari luas daratan adalah 119.408.576 ha umumnya berupa hutan, sedangkan sisanya 71.635.724 ha adalah kawasan budidaya atau lingkungan buatan manusia seperti permukiman, kota dan desa, perkebunan, pertanian, tambak, kawasan industri, kawasan perdagangan dan lain-lain (Soerjani, 2000). Kedua sistem pengelolaan kawasan tersebut saling mendukung dan menyangga satu sama lainnya dalam bentuk pengelolaan ekosistem. Ekosistem teresterial dengan keragaman jenis flora dan fauna tinggi serta khas atau endemik ternyata tidak hanya terdapat di kawasan lindung tetapi juga ditemukan di kawasan budidaya, untuk itu perlu segera dilakukan penetapan suatu habitat sebagai ekosistem esensial terestrial. Ekosistem esensial teresterial perlu dikelola secara bersama antara istansi terkait dalam hal ini Kementerian Kehutanan, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kota dan Kabupaten serta masyarakat lokal untuk memetakan dan membatasi kawasan secara bersama dilanjutkan dengan melakukan perencanaan pengelolaan. Kegiatan pengelolaan kawasan tersebut selanjutnya didasarkan pada ecopopulism dimana masyarakat lokal diberdayakan untuk mengembangkan kegiatannya tanpa merusak ekosistem dan komponen-komponennya.

Kabupaten Bangka Selatan memiliki berbagai macam ekosistem, baik itu ekosistem teresterial, ekosistem air tawar, ekosistem estuari, maupun ekosistem laut. Dalam rangka untuk memitigasi kerusakan ekosistem dan kehilangan keanekaragaman hayati, maka Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan telah menetapkan hampir sebagian besar pulau-pulau kecil yang ada di Kecamatan Lepar Pongok dan Kecamatan Pongok dengan luasan kurang lebih 23.000 hektar menjadi kawasan ekosistem essensial dan sekaligus juga telah menetapkan pengelola Kawasan ekosistem esensial yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah kabupaten, pemerintah desa dan kelompok atau komunitas masyarakat. Hal ini tentunya menjadi modal dasar yang sangat luar biasa, bagaimana Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan menjadikan Kawasan Ekosistem Esensial ini menjadi benteng utama pembangunan pariwisata berkelanjutan (Suistanable Tourism Development).

 

Isu Lingkungan dan Paradigma Pembangunan (Lesson Learned)

Isu mengenai masyarakat, lingkungan dan pembangunan merupakan isu global yang tidak pernah ada akhirnya, terlebih lagi isu mengenai pesisir pulau-pulau kecil yang saat ini bahkan pada masa mendatang merupakan isu yang sangat menarik untuk dibahas dan didalami mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan dengan sumberdaya pesisirnya yang terbesar di dunia.

Saat ini masyarakat ilmiah terjebak dalam paradigma ilmu pengetahuan modern (scientific) yang mekanistik dan cenderung deterministik dengan menganggap bahwa modal alam hanya sebagai alat untuk kehidupan manusia. Dalam konteks ini ilmu pengetahuan modern dengan logika Cartesiannya sering menganggap bahwa sesuatu yang bersifat lokal atau tradisional sering dianggap sebagai sesuatu yang tidak logis, irasional, statis, cenderung konservatif karena lemah inovasi atau dalam istilah ilmu pengetahuan klasik tidak berfilosofis.

Namun kenyataannya, konsep pembangunan yang berangkat dari cara pandang atau paradigma ilmu pengetahuan modern yang Cartesian telah menjauhkan manusia dari alam. Masyarakat ilmiah saat ini cenderung untuk menyederhanakan sistem ekologi yang amat komplek tersebut, dengan akibat timbulnya serangkaian persoalan dalam penggunaan sumberdaya alam serta kerusakan lingkungan. sekaligus menyebabkan eksploitatif karena menempatkan faktor ekonomi sebagai sumber kemajuan dalam kehidupan dan tidak peduli terhadap alam. Sejarah juga telah membuktikan bahwa pada kenyataannya nilai sumberdaya alam dengan perhitungan angkaangka ekonomi ternyata semu. Suatu paradoks bahwa dengan segala kekuasaannya, ilmu pengetahuan modern tidak mampu untuk menghentikan penurunan sumberdaya alam dan menekan kerusakan lingkungan. Letak kegagalan yang paling menonjol adalah bahwa pendekatan deterministik-rasionalistik dengan konsepnya yang universal, tidak mampu untuk mengakomodir nilai-nilai pluralisme dan kepentingan-kepentingan masyarakat pada skala komunitas dan lokal (Sudaryono, 2006).

Dalam konteks tersebut diatas, maka dapat disimpulkan sementara bahwa akar dari pengelolaan sumberdaya alam adalah terletak pada bagaimana cara pandang manusia atau ontologi suatu komunitas masyarakat dalam memandang alam. Masyarakat modern yang terjebak sekian lama dalam cara berpikir yang Cartesian akan memiliki ontologi yang berbeda dengan masyarakat adat yang tradisional.

Dalam tinjauan pandangan ilmu pengetahuan modern (scientific) sering menganggap bahwa sesuatu yang bersifat lokal (kearifan lokal) sering dianggap sebagai sesuatu yang statis, cenderung konservatif karena lemah inovasi atau dala istilah ilmu pengetahuan klasik tidak berfilosofis.

Namun kenyataannya, konsep pembangunan yang berangkat dari cara pandang atau paradigma ilmu pengetahuan modern yang Cartesian telah menjauhkan manusia dari alam, sekaligus menyebabkan eksploitatif karena menempatkan faktor ekonomi sebagai sumber kemajuan dalam kehidupan dan tidak peduli terhadap alam. Dalam pandangan Cartesian yang memposisikan alam hanya sebagai objek (modal alam) telah menyebabkan ketidakseimbangan atau kerusakan alam lingkungan.

Pemahaman tentang hakekat modal alam dalam cara pandang yang tercermin dalam karakteristik potensi lokal dengan segala pesona keanekaragaman hayatinya serta keunikan nilainilai lokal yang hadir di pesisir Kecamatan Lepar Pongok dan Kepulauan Pongok Kabupaten Bangka Selatan telah mengingatkan kita untuk kembali melihat alam sebagai sebuah komunitas etis yang holistik antara alam dengan manusia.

Dalam konteks ini alam tidak hanya dijadikan sebagai objek (material) tanpa memposisikannya sebagai subjek moral, namun manusia, alam dengan seluruh isinya baik biotik maupun abiotik, nyata maupun tidak nyata (abstrak) memiliki posisi dan tanggung jawab yang sama dalam suatu tatanan ekologis yang saling mempengaruhi dan saling mendefinisikan. Dalam komunitas ekologis tersebut, keunikan nilai-nilai lokal baik eksotisme keanekaragaman hayatinya maupun keunikan nilai budayanya sebagaimana yang tereksplorasi di lapangan, memahami segala sesuatu di alam semesta ini sebagai terkait dan tergantung satu sama lain.

Cara pandang mengenai manusia sebagai bagian integral dari alam, serta prilaku penuh tanggung jawab, penuh sikap hormat termasuk terhadap masyarakat lokal dalam kepercayaan tradisional dan peduli terhadap keberlangsungan semua kehidupan di alam semesata, telah menjadi cara pandang dan prilaku yang menunjukkan kearifan lokal (local wisdom).

Komunitas lokal masyarakat pesisir pulau-pulau kecil Kecamatan Lepar Pongok dan Kepulauan Pongok Kabupaten Bangka Selatan , kita yakini akan masih tetap bertahan di tengah hempasan arus pergeseran oleh desakan cara pandang dan prilaku ilmu pengetahuan dan tegnologi modern yang Cartesian. Cara pandang masyarakat lokal yang menganggap modal alam sebagai sesuatu yang sakral (subjek moral) dalam sikap penghormatan terhadap alam dalam kepercayaan tradisional terhadap keberadaan masyarakat supranatural (konsepsi spritualisme), telah mencerminkan karakteristik sosial budaya yang terpelihara dalam keunikan nilai-nilai budaya lokal (konsepsi nilai budaya lokal). Keterpaduan dua konsepsi ini merupakan substansi yang penting dalam perubahan paradigma dari Cartesian yang antroposentris ke cara pandang yang holistik yang mengajak kita untuk kembali ke kearifan lokal masyarakat.

Keterpaduan konsepsi nilai potensi lokal, nilai budaya lokal dan konsepsi spritualisme lingkungan dapat dijadikan model konseptual verbal dalam pengelolaan sumberdaya alam untuk para pengambil kebijakan dalam merumuskan aksi-aksi perencanan melalui pendekatanpendekatan yang tentunya berpihak terhadap keberlangsungan atau keberlanjutan lingkungan. Inilah kunci dari konsep dasar Suistanable Tourism Development yang nantinya akan diangkat oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan. Hanya dengan memadukan keunikan nilai-nilai potensi lokal, budaya lokal dengan dorongan tertinggi akan kesadaran dan keinsyafan manusia (aspek spritualitas) yang dapat menjaga keseimbangan atau keterjagaan sumberdaya alam (lingkungan) bagi generasi yang akan datang. Seperti dikatakan oleh Vandana Shiva dalam Keraf (2005), “tanah bukan sekedar rahim bagi reproduksi kehidupan biologis, melainkan juga reproduksi kehidupan budaya dan spritual”. Penataan dan pengelolaan sumber daya alam hendaknya tidak hanya memperhatikan faktor fisik dan ekonomi, namun aspek sosial budaya lokal terutama keunikan nilai-nilai budaya lokal (kearifan lokal) menjadi suatu faktor yang tidak boleh dikesampingkan. Untuk itu perencanaan spasial, dalam hal ini pembangunan sektor kepariwsiataan haruslah memperhatikan keberlanjutan sumberdaya lokal. Sesuai dengan yang dikatakan Sudaryono (2006) dalam Herman (2009), bahwa konsep yang sangat penting dan mendasar bagi perencanaan spasial dalam kerangka keberlanjutan sumberdaya lokal ada 5 (lima). Konsep-konsep tersebut adalah : (i) radius keunikan, (ii) eksistensi spasial, (iii) ketahanan spasial, (iv) penguatan komunitas lokal, dan (v) solusi lokal.

 

 

Salam Negeri Beribu Pesona Toboali,

28 Oktober 2021

Bagikan:

Publikasi Lainnya: